Modul

No. Nama Modul Deskrpsi Download Silabus
1 MA01.01.D Rezim Anti Pencucian Uang -
2 MA01.02.D Kewajiban Pelaporan Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK -
3 MA01.03.D Prinsip Mengenali Pengguna Jasa -
4 MA01.04.D Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan -
5 MA01.05.D Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan -
6 MA01.06.D Identifikasi Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan -
7 MA01.07.D Pengenalan dan Registrasi GRIPS -
8 MA01.08.D Tata Cara Pengisian dan Penyampaian LTKM -
9 MA01.09.D Tata Cara Pengisian dan Penyampaian LTKT -
10 MA01.10.D Tata Cara Pengisian dan Penyampaian LTKL -
11 MA01.11.D Studi Kasus Pelaporan PJK kepada PPATK melalui Aplikasi GRIPS -
12 MA01.12.D Pengenalan dan Penggunaan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) -
13 MA01.13.D Review Pedoman APUPPT Penyedia Jasa Keuangan oleh PPATK -
14 MA01.14.D Pengenalan dan Kegunaan Layanan Bantuan bagi Penyedia Jasa Keuangan -
15 MA01.15.D Penundaan Transaksi Pengguna Jasa Keuangan -
16 MA07.01.D Prinsip Dasar Analisis Intelijen Keuangan -
17 MA04.01.L Audit Investigasi -
18 MA04.02.L Tipologi TPPU dan TPPT Terbaru -
19 MA04.03.L Nasabah Berisiko tinggi -
20 MA04.04.L Produk dan Jasa Perbankan yang berisiko tinggi -
21 MA04.05.L Teknik Pengolahan Data Lanjutan -
22 MA03.01.D Pengantar Kelembagaan Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering and Terrorist Financing -
23 MA03.02.D Kebijakan dan Koordinasi di bidang Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) -
24 MA03.03.D Pencucian Uang dan Penyitaan -
25 MA03.04.D Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Penyebarluasan Senjata Pemusnah Massal -
26 MA03.05.D Implementasi Rekomendasi FATF 6 dan 7 Mengenai Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Penyebarluasan Senjata Pemusnah Massal -
27 MA03.06.D Tindakan/Langkah Pencegahan -
28 MA03.07.D Transparansi serta Penerima Manfaat (Beneficial Owner) dari Badan Hukum dan Perjanjian Hukum -
29 MA03.08.D Kuasa dan Tanggung Jawab Pihak Berwenang serta Langkah-langkah Institusional Lainnya -
30 MA03.09.D Kerjasama Luar Negeri -
31 MA02.01.D Kewajiban Pelaporan Penyedia Barang/Jasa lainnya kepada PPATK -
32 MA02.02.D Prinsip Mengenali Pengguna Jasa -
33 MA02.03.D Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Barang atau Jasa Lain -
34 MA02.04.D Identifikasi Transaksi dengan mata uang rupiah atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit Rp 500 juta -
35 MA02.05.D Pengenalan dan Registrasi GRIPS -
36 MA02.06.D Tata Cara Pengisian dan Penyampaian LTKM -
37 MA02.07.D Tata Cara Pengisian dan Penyampaian LT -
38 MA02.08.D Studi Kasus Pelaporan PBJ kepada PPATK -
39 MA02.09.D Review Pedoman APUPPT Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain oleh PPATK -
40 MA02.10.D Pengenalan dan Kegunaan Layanan Bantuan bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain -
41 MA07.01.D Asset Recovery (Suatu Pengantar) -
42 MA07.02.D Proses Penelusuran Aset -
43 MA07.03.D Penyelematan Aset -
44 MA07.04.D Peranan FIU dalam Pemulihan Aset -
45 MA07.05.D Kerjasama Internasional dalam rangka Asset Recovery -
46 MA08.01.D Pengananan TPPU dalam CJS -
47 MA08.02.D Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang -
48 MA08.03.D Teknis Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang -
49 MA08.04.D Teknis Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang -
50 MA08.05.D Modus Operandi Pelaku TPPU dan Contoh Kasus TPPU -
51 MA08.06.D Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) dan Ekstradisi -
52 MA09.01.D Unsur-Unsur Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme -
53 MA09.02.D Kewenangan Penyidik dan JPU dalam Penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme -
54 MA09.03.D Pembuktian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme -
55 MA09.03.4 Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi dalam Penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme -
56 MA10.01.D Konsep Dasar Intelijen -
57 MA10.02.D Penyelidikan Intelijen -
58 MA10.03.D Pengamanan Intelijen -
59 MA10.04.D Penggalangan Intelijen -
60 MA05.01D Hukum Pidana Formil -
61 MA05.02.D Hukum Pidana Materiil -
62 MA05.03D Pengantar Hukum -
63 MA05.04D Hukum Pembuktian -
64 MA05.05D Kapita Selekta Hukum Pidana Tertentu -