Tentang IFII

Sejarah

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, merupakan lembaga sentral atau focal point, yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berada di Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya berdampak buruk bagi pihak yang terkena akibat dari tindak pidana asalnya saja, akan tetapi mempunyai dampak yang lebih luas. Disamping itu, tindak pidana pencucian uang dapat mengganggu stabilitas perekonomian bahkan mampu merongrong integritas sektor keuangan. Untuk menyembunyikan hasil kejahatannya, para pencuci uang sering kali menggunakan perusahaan-perusahaan tertentu untuk mencampuradukkan uang haram dengan uang yang sah. Perusahan yang diciptakan untuk melakukan pencucian uang mengelola dana dalam jumlah besar yang akan digunakan untuk mensubsidi barang/jasa yang akan dijual dengan harga di bawah harga pasar, bahkan mungkin di bawah harga produksi sehingga perusahaan-perusahaan ini mempunyai competitive advantage terhadap perusahaan sejenis yang dikelola secara legal. Sebagai akibatnya, bisnis yang legal akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga pada akhirnya perusahaan yang legal akan gulung tikar.

Melihat demikian hebatnya dampak buruk tindak pidana pencucian uang, sudah seharusnya Pemerintah Indonesia merapatkan barisan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui penguatan Rezim Anti Pencucian Uang (Rezim AML). Unsur-unsur dalam Rezim AML itu di antaranya adalah:

  1. PPATK : sebagai focal point pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia, adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU;
  2. Pihak pelapor, yaitu Penyedia Jasa Keuangan (PJK), yang terdiri dari PJK Bank dan PJK Non-Bank, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (PBJ), dan Pelapor profesi;
  3. Lembaga Pengawas dan Pengatur Yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Kominfo, Bappepti, Ditjen Kekayaan Negara, dan Ditjen Bea dan Cukai;
  4. Penegak Hukum Yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, dan Pengadilan;
  5. Komite TPPU Adalah komite yang dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU;
  6. DPR;
  7. Presiden;
  8. Masyarakat.

 

Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, PPATK membentuk Pusdiklat APU PPT atau Indonesian Financial Intelligence Institute atau lebih di kenal dengan nama lain IFII. Melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang APU PPT, serta menjadi Pembina sertifikasi keahlian dan kompetensi di bidang APU PPT.

Pekerjaan pembangunan Pusdiklat APU PPT / IFII dibangun pada tahun 2016 yang disimbolkan dengan peletakan batu pertama pada tanggal 4 April 2016 yang berlokasi di JALAN RAYA TAPOS nomer 82. Cimpaeun, Tapos, Kota Depok Jawa Barat.

Sebagai lembaga yang baru berdiri Pusdiklat APU PPT mempunyai harapan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pemangku kepentingan dan SDM PPATK melalui pendidikan dan pelatihan di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan diklat melalui standarisasi lembaga yang berkompeten serta dapat melakukan pembinaan sertifikasi keahlian dan kompetensi di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan.

Visi Misi

1. VISI

Berdasarkan Peraturan Kepala PPATK nomor 03 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Salah satu tugas pokok PPATK adalah pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan memperhatikan kewenangan PUSDIKLAT APU PPT dan untuk mendukung tugas pokok PPATK, maka PUSDIKLAT APU PPT menetapkan visi pada renstra 2018 – 2019 sebagai berikut:

“Menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Unggulan di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme”

 

 
   

Untuk mendukung pencapaian visi Pusdiklat APU PPT, dirumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan melalui Misi Pusdiklat APU PPT tahun 2018 – 2019, sebagai berikut:

  1. Meningkatkan kapabilitas SDM PPATK dan pemangku kepentingan dibidang APU PPT; dan
  2. Penguatan manajemen internal Pusdiklat APU PPT.

 

Tugas Fungsi

Berdasarkan Pasal 91 dan 92, Peraturan Kepala PPATK nomor 03 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pusdiklat APU PPT mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusdiklat APU PPT menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan/kurikulum, modul, metode pembelajaran, materi serta jadwal pendidikan dan pelatihan;
  2. Penyiapan pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar;
  3. Penyiapan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  4. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pendidikan dan pelatihan;
  5. Penyiapan penelaahan dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan;
  6. Penyiapan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  7. Penyiapan koordinasi pemenuhan tenaga pengajar non widyaiswara dan widyaiswara di Pusat;
  8. Penyiapan pengembangan tenaga pengajar non widyaiswara dan widyaiswara di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
  9. Penyiapan pengembangan ahli di bidang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;
  10. Penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional baik di tingkat nasional maupun internasional;
  11. Penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan struktural;
  12. Penyiapan koordinasi kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pendidikan dan pelatihan serta pemantauan hasil kerja sama pendidikan dan pelatihan;
  13. Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan Pusat termasuk ketatausahaan, kearsipan, layanan pengadaan barang jasa pemerintah;
  14. Pelaksanaan layanan kepegawaian Pusat;
  15. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pusat;
  16. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Pusat;
  17. Pelaksanaan pengelolaan proses bisnis Pusat; dan
  18. Pelaksanaan Administrasi Pusat.

Nilai Inti PPATK

INTAN PERMAI  

Integritas

Tanggung Jawab

Profesional

Kemandirian

Kerahasiaan

Struktur Organsisai

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan : Akhyar Effendi

  • Kepala Bidang Program dan Evaluasi Diklat : Ardiyan Dwiyoenanto 
  • Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat : Yusup Darmaputra
  • Kepala Bagian Umum : Sri Bagus Arrosyid
    • Kasubag Kepegawaian dan Keuangan : Yuani Prastiti
    • Kasubag Rumah Tangga : Rachmat Harinanto Sadikin 

 

Widyaiswara: Maryanto